Jakarta, 22 September 2025 – Program makan gratis senilai lebih dari Rp160 triliun (sekitar US$10 miliar) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik. Ribuan siswa di sejumlah daerah dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan yang disalurkan melalui program tersebut.
Kasus ini memicu desakan dari berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan implementasi skala penuh pada 2026.
Berdasarkan laporan sejumlah dinas kesehatan daerah, keracunan massal terjadi di beberapa sekolah dasar di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Anak-anak yang mengalami gejala mual, muntah, hingga diare massal harus mendapatkan perawatan intensif di puskesmas dan rumah sakit setempat.
Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi adanya kasus tersebut dan menyatakan masih melakukan investigasi mendalam mengenai sumber kontaminasi makanan. “Kami sedang menelusuri jalur distribusi dan proses pengolahan makanan. Dugaan sementara, ada masalah higienitas di dapur penyedia,” ujar Juru Bicara Kemenkes.
Desakan Penghentian Sementara
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai pemerintah seharusnya menghentikan sementara program ini hingga ada kepastian sistem pengawasan yang memadai. “Kita tidak bisa main-main dengan kesehatan anak-anak. Program sebesar ini harus dijalankan dengan standar keamanan pangan yang ketat, bukan terburu-buru demi pencitraan,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Food Watch.
Di DPR, kritik juga bermunculan. Beberapa fraksi mendesak adanya audit independen terhadap proses pengadaan, distribusi, dan kontrol kualitas makanan. “Pemerintah harus bertanggung jawab. Jangan sampai program pro-rakyat berubah menjadi bumerang,” ujar seorang anggota DPR dari Fraksi Demokrat.
Namun disisi lain, meski menuai kritik, pemerintah tetap menegaskan untuk tidak akan menghentikan program makan gratis. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa program ini merupakan janji kampanye Presiden Prabowo dan memiliki dampak sosial – ekonomi yang cukup besar, terutama dalam meningkatkan gizi anak dan mengurangi angka stunting.
“Pemerintah akan memperkuat pengawasan, menambah tenaga inspektur pangan, serta menerapkan standar dapur sehat di setiap daerah. Kami pastikan kasus seperti ini tidak terulang,” katanya.
Antara Populisme dan Risiko
Pengamat politik menilai polemik ini menjadi ujian pertama bagi program populis Presiden Prabowo. Menurut mereka, keberhasilan program makan gratis tidak hanya diukur dari seberapa banyak anak yang mendapat jatah makan, melainkan juga dari aspek keamanan, transparansi anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi pusat.
“Jika berhasil, program ini bisa menjadi ikon pemerintahan. Tapi jika berulang, kepercayaan publik bisa terkikis,” ujar analis kebijakan publik dari LIPI.
