Jakarta, 23 September 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (22/9). Total belanja negara pada tahun depan ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun atau sekitar US$231,5 miliar, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen.
Pengesahan anggaran ini menjadi salah satu keputusan penting di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertekad memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pertahanan negara.
Target Pertumbuhan dan Defisit Terkendali
Menteri Keuangan menyebutkan pada pidatonya, bahwa target pertumbuhan ekonomi 2026 ditetapkan lebih tinggi dibanding 2025, yakni sebesar 5,4 persen dari yang sebelumnya 5,2 persen. Pemerintah optimistis target tersebut dapat dicapai meski tekanan global seperti pelemahan perdagangan internasional, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim masih membayangi.
Adapun defisit anggaran dipatok pada level 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur undang-undang. Hal ini, menurut pemerintah, menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Fokus pada Program Prioritas
Salah satu fokus utama dalam APBN 2026 adalah program makan siang gratis untuk pelajar dan ibu hamil, yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk program ini, di samping peningkatan belanja pertahanan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
“APBN 2026 disusun dengan prinsip berkeadilan, pro-rakyat, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial,” ujar Menteri Keuangan dalam rapat paripurna.
Sorotan dan Kritik DPR
Meski secara umum mendapat dukungan, pengesahan APBN 2026 tidak lepas dari catatan kritis sejumlah fraksi di DPR. Program makan gratis, misalnya, dinilai masih perlu pengawasan ketat menyusul kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di beberapa daerah pada September ini.
“Pemerintah harus menjamin kualitas dan keamanan makanan, bukan hanya fokus pada kuantitas. Jangan sampai program yang niatnya baik justru menimbulkan masalah baru,” kata salah satu anggota DPR dari Fraksi PKS.
Selain itu, beberapa fraksi juga menyoroti perlunya transparansi penggunaan anggaran pertahanan yang meningkat signifikan, terutama di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas.
Dengan disahkannya APBN 2026, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim ekonomi yang stabil, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat kepercayaan investor asing. Sejumlah analis menilai anggaran besar pada sektor pertahanan dan perlindungan sosial akan berdampak positif jika dikelola dengan transparan dan akuntabel.
Ekonom menilai tantangan terbesar pemerintah terletak pada stabilitas harga pangan. Meski produksi beras nasional meningkat, harga beras medium masih melambung hingga 24 persen dibanding awal 2023. Pemerintah didesak untuk memastikan intervensi pasar berjalan efektif agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus.
“APBN ini akan menjadi ujian pertama pemerintahan baru dalam menjaga keseimbangan antara populisme dan keberlanjutan fiskal. Jika dikelola dengan baik, tahun 2026 bisa menjadi momentum percepatan ekonomi nasional,” ujar seorang analis ekonomi politik dari Universitas Indonesia.
APBN 2026 yang baru saja disahkan mencerminkan optimisme pemerintah dalam menghadapi tantangan global sekaligus menjawab tuntutan pembangunan nasional. Meski demikian, keberhasilan implementasinya akan sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
