Jakarta, 20 Oktober 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dari kasus pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) beserta turunannya di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
Dalam sambutannya, Presiden menyebut bahwa dana tersebut memiliki potensi besar untuk dialokasikan ke sektor pendidikan dan kelautan. “Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih,” ujar Prabowo.
Dia juga menambahkan bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan kampung nelayan. “Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar … Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” tambahnya.
Detail Kasus & Penyerahan
Penyerahan dana tersebut berasal dari proses pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi fasilitasi ekspor CPO, yang melibatkan beberapa korporasi besar.
Acara seremonial tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung, Menteri Keuangan, dan pejabat terkait.
Implikasi & Catatan
-
Dengan anggaran Rp13,2 triliun, alokasi Rp22 miliar per kampung nelayan akan memungkinkan pembangunan ratusan kampung sesuai target pemerintah.
-
Pernyataan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk mengalihkan hasil kejahatan ekonomi besar ke program publik, terutama pendidikan dan pembangunan wilayah pesisir.
-
Meski demikian, masih perlu dilihat bagaimana alur penganggaran, prioritas daerah, dan mekanisme transparansi dalam penyaluran dana tersebut agar manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud.
