Jakarta, Majuinfo.id – Sebanyak 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang biasa mengenakan jilbab akan tampil dengan hijab dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Keputusan ini muncul setelah polemik panjang mengenai larangan penggunaan jilbab oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) demi keseragaman.
Sebelumnya, larangan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kritik ini semakin mengemuka setelah sejumlah anggota Paskibraka yang biasanya berhijab diminta untuk tampil tanpa jilbab dalam acara pelantikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Agustus 2024.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, pada 14 Agustus 2024, menegaskan bahwa anggota Paskibraka putri yang berhijab tetap dapat menggunakan jilbab selama upacara peringatan HUT RI di IKN. Keputusan ini didukung oleh Presiden Jokowi yang meminta semua pihak untuk menghormati keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik keras kebijakan awal BPIP yang melarang penggunaan jilbab. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak bijak, tidak adil, dan tidak beradab, serta bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Ia juga menuding BPIP melanggar aturan internalnya sendiri terkait penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka.
Setelah kritik yang meluas, Kepala BPIP Yudian Wahyudi akhirnya meminta maaf atas kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab tetap diperbolehkan mengenakannya selama upacara HUT RI di IKN.
Polemik ini menggambarkan bagaimana kebijakan seragam yang diterapkan tanpa mempertimbangkan keberagaman dapat memicu ketegangan, khususnya dalam konteks keyakinan beragama. Permintaan maaf BPIP dan keputusan akhir yang memperbolehkan hijab di upacara HUT RI ke-79 menunjukkan pentingnya sikap inklusif dalam setiap kebijakan nasional.
